Visi Indonesia Poros Maritim Dunia dicanangkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada saat pidato pelantikannya di depan MPR pada 20 Oktober 2014. Visi kelautan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Namun, Indonesia baru menetapkan kebijakan kelautan pada tahun 2017 dengan diterbitkannya Perpres RI No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Kebijakan kelautan Indonesia mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang saling terkait satu sama lain. Terdapat banyak pelaku yang terlibat dalam implementasi program kelautan dan kemaritiman. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat terbuka dan posisi geostrategis menuntut pengembangan program kelautan dan kemaritiman perlu dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, dan sinergis menuju terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

FGD telah mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait kebijakan kelautan, seperti ketidaksinkronan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan keadaan yang ada di tingkat daerah. Peraturan pemerintah pusat yang bertujuan untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada implementasinya tumpang tindih  dengan peraturan daerah dan pada akhirnya  membuat permasalahan baru. Permasalahan yang muncul tersebut diantaranya, seperti tata kelola sumberdaya kelautan yang belum optimal dan berkelanjutan, tata ruang laut dalam hal kewenangan pengelolaan, serta konflik kepentingan antara tujuan pelindungan lingkungan laut atau ekonomi.

Oleh karena itu, DRRG dengan tema riset kebijakan kelautan diharapkan dapat mencapai tujuan dari kebijakan kelautan Indonesia seperti yang tertuang dalam dokumen Perpres RI No. 16 Tahun 2017 yakni:

  • terkelolanya sumberdaya kelautan secara optimal dan berkelanjutan;
  • terbangunnya kualitas sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi yang handal;
  • terbangunnya pertahanan dan keamanan kelautan yang tangguh;
  • terlaksananya penegakan kedaulatan, hukum, dan keselamatan di laut;
  • terlaksananya tata kelola kelautan yang baik;
  • terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil yang merata;
  • terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang berdaya saing;
  • terbangunnya infrastruktur kelautan yang handal;
  • terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut;
  • terlaksananya perlindungan lingkungan laut;
  • terlaksananya diplomasi maritim; dan
  • terbentuknya wawasan identitas dan budaya bahari.

Topik riset dalam tema kebijakan:

  1. Kajian kebijakan terhadap regulasi kelautan nasional dan daerah
  2. Kajian kelayakan implementasi kebijakan
  3. Kajian kebijakan penetapan kawasan strategis untuk aktivitas sosial, ekonomi, dan konservasi.
  4. Harmonisasi kebijakan dan regulasi pengelolaan kawasan konservasi (tata kelola, pendanaan dan sumberdaya manusia).
  5. Kajian evaluasi kebijakan kelautan.