Permasalahan pencemaran lingkungan pesisir merupakan hal serius yang terus mendapat perhatian masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa bahan pencemar yang dikategorikan persisten, bioakumulatif, dan beracun. Pencemaran oleh bahan berbahaya dan beracun mengancam keberlanjutan produk perikanan laut yang aman dikonsumsi. Dampak negatif pencemaran tersebut tidak hanya membahayakan biota dan lingkungan pesisir, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan manusia dan bahkan menyebabkan kematian. Selain itu, pencemaran juga dapat mengurangi atau merusak nilai estetika lingkungan pesisir serta merugikan secara sosial-ekonomi.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 menyebutkan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Program tersebut perlu dikembangkan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan di lingkungan perairan pesisir. Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut merupakan kegiatan yang mencakup:
• Inventarisasi kualitas laut yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut.
• Penetapan baku mutu air laut dan kriteria baku kerusakan laut yang digunakan sebagai tolok ukur utama pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut.
• Pemantauan kualitas air laut dan pengukuran tingkat kerusakan laut yang diikuti dengan pengumpulan hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi lain.
• Penetapan status mutu laut di suatu daerah.
• Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendaliannya untuk mempertahankan mutu laut agar tetap baik atau memperbaiki mutu laut yang telah tercemar atau rusak.
• Pengawasan terhadap penaatan peraturan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut termasuk penaatan mutu limbah yang dibuang ke laut dan/atau penaatan terhadap kriteria baku kerusakan laut serta penindakan, pemulihan dan penegakan hukumnya.
Dalam prakteknya, beberapa contoh terbaik yang pernah diterapkan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan pesisir dan laut meliputi:
• meningkatkan kepedulian dan kebiasaan masyarakat daerah serta partisipasi pihak industri dalam pencegahan pencemaran;
• integrasi pengetahuan dan praktek tradisional ke dalam perencanaan pengelolaan;
• rehabilitasi habitat dan praktek kegiatan akuakultur yang berkelanjutan; serta
• kerjasama bilateral antar daerah (kabupaten, provinsi) terhadap pengelolaan sumber daya perairan.
Kegiatan pengelolaan pencemaran diharapkan dapat mengidentifikasi sumber, mengenali implikasinya, dan menyediakan pendekatan-pendekatan terpadu mengarah pada kebijakan yang dapat mencegah dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.
Berdasarkan latar belakang tersebut, topik riset yang ditawarkan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan pesisir antara lain (namun tidak terbatas pada):
1. Kajian pengendalian dan penanggulangan tumpahan minyak (misal; dengan teknik bioremediasi dan lain-lain)
2. Kajian pengendalian dan penanggulangan pencemaran limbah berbahaya (B3) (misal; radioaktif, logam berat dan senyawa organik berbahaya)
3. Kajian pengendalian dan penanggulangan pencemaran sampah plastik dan lainnya (marine debris)
4. Kajian pengendalian dan penanggulangan Harmful Algal Bloom (HAB) (misal; pengembangan Early Warning System atas potensi kemunculan HAB, dan lain-lain)
5. Kajian pengendalian dan penanggulangan limbah akuakultur (misal; dampak pemberian pakan berlebih dan lain-lain)