Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia memunculkan penguatan sistem data dan informasi sebagai salah satu prioritas program strategis perwujudan pembangunan kelautan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Permasalahan dalam kegiatan penangkapan ikan misalnya, pertanyaan klasik yang sering kali muncul adalah dimana keberadaan ikan dan kapan bisa ditangkap dalam jumlah yang cukup besar. Pertanyaan penting itu perlu dicari solusinya. Penyediaan data dan informasi tentang kondisi kelautan nasional, baik dari sisi sumber daya laut, keadaan perairan, cuaca dan kejadian penting di laut (accident maupun incident) masih kurang lengkap.

Oleh karena itu, riset yang terkait dengan penguatan sistem data dan informasi kelautan dibutuhkan untuk memetakan permasalahan terkait sistem pengelolaan kelautan, sehingga selanjutnya mampu merumuskan saran perbaikan dan solusi pembangunan di bidang kelautan.

Pada prinsipnya, riset penguatan sistem data dan informasi perlu dilakukan dengan hasil akhir yang diharapkan adalah pelaksanaan program strategis serta pengelolaan terhadap sumberdaya bidang kelautan dapat terlaksana dengan baik dan lebih efektif. Sistem data dan informasi, baik aspek ekologi, ekonomi, sosial, maupun tata kelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus mudah  diakses, mudah  di-update,  dan mudah  dipantau, sekaligus berfungsi sebagai sistem informasi ekosistem yang menjadi isu penting nasional.

Tema riset penguatan sistem data dan informasi mencakup pada beberapa topik riset berikut namun tidak terbatas pada:

  1. Kajian pemanfaatan data dan informasi dinamika oseanografi untuk pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir.
  2. Pengembangan sistem repositori data dan informasi kelautan.
  3. Basis data dan informasi kawasan konservasi (bio-fisik, sosial-ekonomi)